Prosedur Pencairan Dana untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Hasna, Elsa Anindya (2024) Prosedur Pencairan Dana untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. [Experiment] (Unpublished)

	Text (Ringkasan) Ringkasan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (4MB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) Bab 1 Pendahuluan .pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (4MB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (4MB)
	Text (Laporan Lengkap) Laporan Lengkap.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dipilih sebagai tempat magang yang didasari pada pendekatan materi dan keterampilan pratikum yang telah diperoleh pada perkuliahan. Setiap instansi dalam menjalankan pekerjaannya tentu memiliki sebuah aturan yang harus diperhatikan seperti standar operiasional prosedur yang dimiliki oleh setiap instansi. Begitu juga dengan pelaksanaan pencairan dana perjalanan dinas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember juga tentu memiliki pedoman atau prosedur yang harus diperhatikan. Prosedur pencairan dana untuk perjalanan dinas dalam negeri pada dilakukan dengan mekanisme langsung dan dibayarkan setelah dilakukannya perjalanan dinas dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022. Tahapan dalam prosedur pencairan dana untuk perjalanan dinas dalam negeri yaitu diawali dengan adanya penyerahan bukti perjalanan dinas kepada bendahara pengeluaran untuk pengajuan pembayaran, kemudian dterbitkan SPP oleh PPK, kemudian SPP diserahkan kepada PPSM agar diterbitkan SPM, kemudian SPM diserahkan kepada KPPN untuk melakukan permintaan pembayaran, lali diverifikasi apabila disetujui maka akan diterbitkan SP2D oleh KPPN agar dapat dicairkan melalui Bank Operasional yang dibayarkan langsung kepada pelaksana.

Actions (login required)

View Item