Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Tindakan Operasi Di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar

Jambar, Falenstri Rensa (2026) Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Tindakan Operasi Di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar. [Experiment] (Unpublished)

	Text (Ringkasan) Ringkasan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (560kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) Bab 1 Pendahuluan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (744kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (499kB)
	Text (Laporan Lengkap) Laporan Lengkap.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya kelengkapan dan kejelasan pengisian formulir informed consent tindakan operasi sebagai bagian dari pendokumentasian rekam medis serta bukti bahwa pasien atau keluarga telah memperoleh informasi sebelum memberikan persetujuan tindakan kedokteran. Berdasarkan hasil pengamatan, masih ditemukan ketidaklengkapan pengisian formulir informed consent tindakan operasi pada komponen identifikasi, pelaporan penting, autentikasi, dan pendokumentasian. Oleh karena itu, dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif melalui observasi terhadap 97 formulir informed consent tindakan operasi pasien rawat inap periode Juli–September 2026. Hasil analisis menunjukkan ketidaklengkapan pada komponen identifikasi sebanyak 1 formulir (1,03%), yaitu pada alamat pemberi persetujuan; komponen pelaporan penting sebanyak 32 temuan (32,99%), dengan ketidaklengkapan tertinggi pada jenis tindakan sebanyak 26 formulir (26,80%), diikuti penerima informasi sebanyak 11 formulir (11,34%), pemberi informasi/pelaksana tindakan sebanyak 3 formulir (3,09%), dan kemungkinan alternatif tindakan sebanyak 1 formulir (1,03%); komponen autentikasi sebanyak 5 temuan (5,15%), yaitu nama dan tanda tangan dokter sebanyak 3 formulir (3,09%) serta tanda tangan keluarga/wali sebanyak 2 formulir (2,06%); serta komponen pendokumentasian sebanyak 63 temuan (64,95%), yang meliputi penggunaan bahasa medis, penggunaan singkatan, dan keterbacaan tulisan. Selanjutnya, dilakukan analisis lebih lanjut terhadap penggunaan istilah medis, singkatan, dan keterbacaan berdasarkan departemen/poli untuk mengetahui bentuk ketidaklengkapan yang paling sering ditemukan. Berdasarkan analisis lebih lanjut pada aspek pendokumentasian, penggunaan istilah medis paling banyak ditemukan di Bedah Orthopedi sebanyak 31 temuan, diikuti BTKV sebanyak 28 temuan. Istilah medis yang sering ditemukan antara lain debridement pada Bedah Orthopedi serta catheter double lumen pada BTKV, masing masing sebanyak 5 temuan. Pada aspek penggunaan singkatan, SOP (Standar Operasional Prosedur) menjadi singkatan yang paling banyak ditemukan, yaitu 24 temuan, terutama pada BTKV sebanyak 6 temuan dan Bedah Orthopedi sebanyak 5 temuan. Sementara itu, pada aspek keterbacaan, temuan terbanyak terdapat pada Bedah Onkologi sebanyak 8 temuan, diikuti Bedah Digestif dan BTKV masing masing sebanyak 7 temuan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan informasi, tetapi juga penggunaan istilah medis, singkatan, dan kejelasan tulisan dalam pendokumentasian Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar meningkatkan pengawasan dan evaluasi kelengkapan pengisian formulir informed consent tindakan operasi, khususnya pada bagian jenis tindakan, identitas pemberi dan penerima informasi, autentikasi, serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami, singkatan, dan keterbacaan tulisan. Dokter dan tenaga kesehatan perlu lebih memperhatikan kelengkapan pengisian serta penggunaan istilah yang mudah dipahami dan tulisan yang jelas. Petugas rekam medis diharapkan melakukan pemeriksaan kelengkapan sebelum dokumen disimpan dan melakukan koordinasi dengan unit pelayanan terkait. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan periode yang lebih luas serta mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan ketidaklengkapan pengisian informed consent tindakan operasi.

Actions (login required)

View Item