Prosedur Penerbitan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember

Anandyta, Olivia (2026) Prosedur Penerbitan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember. [Experiment] (Unpublished)

There is a more recent version of this item available.

	Text (Ringkasan) Ringkasan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (186kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) Bab 1 Pendahuluan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (322kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (284kB)
	Text (Laporan Lengkap) Laporan Lengkap.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Program magang ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi teknis dan keterampilan kerja mahasiswa melalui keterlibatan dalam kegiatan operasional instansi. Magang dilaksanakan selama satu semester penuh yaitu semester 7 (tujuh) untuk program studi D-IV, dengan bobot 20 SKS (700 jam) atau 4 bulan efektif. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dipilih sebagai lokasi magang karena merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang bertugas mengelola kekayaan negara, piutang, penilaian, dan pelaksanaan lelang di wilayah kerjanya. KPKNL Jember memiliki lima seksi dan satu kelompok jabatan fungsional, yaitu Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), Seksi Piutang Negara (PN), Seksi Hukum dan Informasi (HI), Seksi Kepatuhan Internal (KI), serta Kelompok Jabatan Fungsional. Kegiatan magang dilaksanakan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, yang menjadi bidang strategis untuk mengimplementasikan pengetahuan perkuliahan khususnya terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Selama magang, penyusun terlibat dalam berbagai tugas, salah satunya monitoring Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN). Prosedur PSP BMN sendiri merupakan proses legalisasi penggunaan aset negara oleh kementerian/lembaga untuk mendukung operasionalnya, yang meliputi permohonan dari satuan kerja, verifikasi dokumen, penyusunan konsep SK, hingga penerbitan SK PSP. Dalam praktiknya, pelaksanaan PSP BMN menghadapi kendala berupa ketidaklengkapan dokumen dari satuan kerja. Oleh karena itu, disarankan agar satuan kerja lebih teliti dalam menyiapkan dokumen, sementara KPKNL perlu vii meningkatkan sistem monitoring dan komunikasi dengan pihak terkait. Magang ini memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam memahami prosedur PSP BMN, melatih tanggung jawab profesional, serta memperkuat kerja sama antara Politeknik Negeri Jember dengan KPKNL Jember.

Available Versions of this Item

• Prosedur Penerbitan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember. (deposited 19 Jan 2026 02:41) [Currently Displayed]
  • Prosedur Penerbitan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember. (deposited 27 Jan 2026 01:22)

Actions (login required)

View Item