Prosedur Penghapusan Secara Bersyarat Atas Piutang Daerah Yang Pengurusannya Diserahkan Kepada PUPN Di Kantor Wilayah DJKN Bali Dan Nusa Tenggara

Wulandari, Tafiyatul (2026) Prosedur Penghapusan Secara Bersyarat Atas Piutang Daerah Yang Pengurusannya Diserahkan Kepada PUPN Di Kantor Wilayah DJKN Bali Dan Nusa Tenggara. [Experiment] (Unpublished)

	Text (Ringkasan) Ringkasan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (9kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) Bab 1 Pendahuluan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (255kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (119kB)
	Text (Laporan Lengkap) Laporan Lengkap.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Prosedur Penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat hanya dapat dilakukan setelah piutang negara/daerah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang. Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan optimal, jika telah dinyatakan sebagai Piutang untuk Sementera Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN Cabang. Penghapusan piutang diawali dengan pengajuan surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN. Kemudian penelitian & verifikasi kelengkapan persyaratan dilakukan oleh Bidang Piutang Negara dan Bidang KIHI hingga pertimbangan penghapusan piutang daerah secara bersyarat diberikan oleh Kantor Wilayah DJKN. Dari surat pertimbangan tersebut nantinya diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan bahwa piutang daerah dapat dihapuskan. Apabila prosedur tersebut telah dilaksanakan maka Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah yang salinannya juga harus disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKNoleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Actions (login required)

View Item