Prosedur Pengakuan Buku Tanah Dalam Sistem Kkp Dan Sitata Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember

Mellyna, Heni (2026) Prosedur Pengakuan Buku Tanah Dalam Sistem Kkp Dan Sitata Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember. [Experiment] (Unpublished)

	Text (Ringkasan) Ringkasan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (100kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) Bab 1 Pendahuluan.pdf Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (215kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (98kB)
	Text (Laporan Lengkap) Laporan Lengkap .pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Prosedur pengakuan buku tanah merupakan tahapan penting dalam administrasi pertanahan guna menjamin keakuratan data dan kepastian hukum hak atas tanah. Kegiatan magang ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (ATR/BPN Jember) dan bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur pengakuan buku tanah hak milik melalui Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dan Sistem Informasi Tata Ruang (SITATA). Prosedur pengakuan diawali dengan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data fisik serta data yuridis pada buku tanah, kemudian dilanjutkan dengan penginputan dan perbaikan data tekstual pada sistem KKP. Data yang telah diperbaiki selanjutnya diverifikasi melalui aplikasi SITATA dengan mengukur tingkat kelengkapan data berdasarkan skor validitas. Apabila skor belum mencapai 100%, dilakukan perbaikan ulang pada sistem KKP hingga seluruh elemen data terpenuhi. Tahap akhir dari prosedur ini adalah verifikasi, pengesahan, dan validasi buku tanah pada sistem SITATA sebagai dasar pembentukan pra buku tanah elektronik. Hasil dari pelaksanaan prosedur pengakuan buku tanah menunjukkan bahwa integrasi antara sistem KKP dan SITATA mampu meningkatkan ketelitian, konsistensi, dan efisiensi pengelolaan data pertanahan. Penerapan prosedur ini mendukung terwujudnya administrasi pertanahan berbasis digital yang tertib, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Actions (login required)

View Item