Analisis Penyebab Belum Terlaksananya Tanda Tangan Elektronik Rekam Medis di Rumah Sakit Pelni

Agustiani, Diana (2025) Analisis Penyebab Belum Terlaksananya Tanda Tangan Elektronik Rekam Medis di Rumah Sakit Pelni. [Experiment] (Unpublished)

	Text (Ringkasan) Ringkasan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (195kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) Bab 1 Pendahuluan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (311kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (299kB)
	Text (Laporan Lengkap) Laporan Lengkap.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tanda tangan elektronik didefinisikan sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi (Undang-Undang, 2016). Berdasarkan Permenkes No. 24 Tahun 2022 dalam penerapan aspek keamanan dan perlindungan data pada penyelenggaraan rekam medis dapat dilengkapi dengan tanda tangan elektronik yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi terhadap isi RME dan identitas penanda tangan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Selain penting untuk aspek keamanan data, penerapan tanda tangan elektronik juga memberikan manfaat bagi tenaga kesehatan karena mempermudah proses pelengkapan berkas rekam medis (Aini et al., 2022). Rumah Sakit Pelni salah satu rumah sakit yang belum sepenuhnya mengimplementasikan tanda tangan elektronik karena terdapat beberapa kendala yang menyebabkan RS Pelni masih belum menerapkan tanda tangan eletronik pada rekam medis. Kondisi tersebut menyebabkan proses autentikasi dan verifikasi dokumen rekam medis masih dilakukan secara manual. Berdasarkan observasi dampak dari belum terlaksananya tanda tangan elektronik adalah berkas yang masih memerlukan tanda tangan basah harus melalui proses pencetakan ulang dan apabila dokter lupa menandatangani sebuah berkas, maka berkas tersebut dikembalikan ke poli untuk dilengkapi sehingga memperlambat alur administrasi dan penyelesaian dokumen rekam medis. Penulisan laporan ini dilakukan untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai faktor penyebab belum terlaksananya tanda tangan elektronik di Rumah Sakit Pelni dengan menggunakan metode 5M ( Man, money, method, material, machine). Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain adalah wawancara dan observasi, dalam laporan ini juga digunakan skoring untuk menentukan prioritas masalah faktor utama penyebab belum terlaksananya tanda tangan elektronik di Rumah Sakit Pelni yang selanjutnya akan dilakukan penentuan solusi penyelesaiannya. Hasil yang ditemukan dari aspek Man, kurangnya pengetahuan mengenai tanda tangan elektronik serta belum terlaksanakannya pelatihan dan sosialisasi terkait TTE. Aspek Money, biaya penerapan TTE yang cukup tinggi, termasuk langganan sertifikat digital, pemeliharaan keamanan, dan integrasi dengan SIMRS. Aspek Method, belum adanya Standar Prosedur Operasional (SPO) dan kebijakan internal terkait TTE. Aspek Material, keterbatasan perangkat keras dan prasarana pendukung seperti alat penyimpanan sertifikat digital serta perangkat khusus untuk proses tanda tangan elektronik. Sementara itu dari aspek Machine, sistem rekam medis elektronik (PHIS) belum memiliki perangkat lunak yang dapat mengenali, memverifikasi, dan merekam tanda tangan elektronik secara otomatis. Hasil prioritas masalah yang menjadi faktor penyebab utama belum terlaksananya tanda tangan elektronik adalah belum terdapat Standar Prosedur Operasional (SPO) dan kebijakan internal terkait TTE. Hal ini menyebabkan rumah sakit belum bisa diadakannya SPO pelaksanaan penerapan TTE maupun SPO penggunaan TTE. Ketiadaan SPO terkait implementasi membuat strategi pelaksanaan selanjutnya seperti pembiayaan dan pengadaan alat menjadi tarhambat. Solusi dari permasalahan tersebut adalah menyusun dan menetapkan SOP serta kebijakan internal terkait penggunaan TTE, sehingga strategi dan proses dalam pelaksanaan TTE dapat berjalan sesuai pedoman operasional yang jelas dan segera terlaksana.

Actions (login required)

View Item