Analisis Sebaran Prioritas Ketahanan Pangan di Wilayah Karesidenan Besuki

Nadhirah, Aulia and Napitupulu, Tia Sofiani and Marseva, Amalia Dwi and Sumarlina, Sumarlina (2023) Analisis Sebaran Prioritas Ketahanan Pangan di Wilayah Karesidenan Besuki. Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 9 (2). pp. 2606-2628. ISSN 2579-8340

	Text 14. Jurnal_Analisis Sebaran Prioritas Ketahanan Pangan di Wilayah Karesidenan Besuki.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 14. Turnitin_Analisis Sebaran Prioritas Ketahanan Pangan di Wilayah Karesidenan Besuki.pdf Download (3MB)

Abstract

Pelaksanaan penelitian ini untuk menjawab tiga pertanyaan, antara lain: (1) mengukur skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Karesidenan Besuki, (2) memetakan sebaran wilayah prioritas rawan pangan di Karesidenan Besuki, dan (3) memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah kerawanan pangan. Penggunaan data sekunder yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Analisis skor Indeks Ketahanan Pangan menggunakan tujuh indikator yang diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek aksesibilitas pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Penetapan kelompok prioritas untuk wilayah kategori rawan mengacu pada cut-off point Indeks Ketahanan Pangan. Penetapan rekomendasi penanganan wilayah kategori rawan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) skor Indeks Ketahanan Pangan di wilayah Karesidenan Besuki adalah 85,28 dan skor ini termasuk dalam kategori tahan (prioritas kelima), (2) sebaran prioritas untuk wilayah kategori rentan di Besuki Wilayah pemukiman dibagi menjadi tiga kategori yaitu sangat rentan, rentan dan sedikit rentan, dan (3) terdapat program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai upaya penanggulangan untuk daerah rawan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan pemerataan di seluruh daerah dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan sumber daya masing-masing daerah. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang terintegrasi dalam pelaksanaannya, agar kebijakan dapat berlangsung lebih terukur.

Actions (login required)

View Item