Triariani, Amanda Ayu (2024) Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan Melalui Sewa Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta. [Experiment] (Unpublished)
Text (Ringkasan)
RINGKASAN.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (150kB) |
|
Text (Bab 1 Pendahuluan)
BAB 1. PENDAHULUAN.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (227kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA-1.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (134kB) |
|
Text (Laporan Lengkap)
Laporan Lengkap-2.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatn, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan, dan akuntansi, di bidang kekayaan negara, serta mengoordinasikan penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah. Salah satu cara agar aset negara dapat dipergunakan yakni dengan melakukan pemanfaatan. Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara melalui sewa dengan penerapan pada pihak pengelola barang sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/KM.6/2021 yang dimulai dari pengelola menerima surat permohonan sewa Barang Milik Negara yang dikirimkan oleh pengguna barang. Kemudian seksi PKN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen calon penyewa, sampai tahap Kepala Seksi PKN memberikan persetujuan atas penyewaan Barang Milik Negara (BMN). Setelah dikoreksi dan dinyatakan telah sesuai, maka Pengguna Barang akan menindaklanjuti sesuai peraturan yang ada. Setelah dilakukan diskusi dengan pegawai masih terdapat permasalahan dalam pemanfaatan melalui sewa yakni adanya ketidaksesuaian jangka waktu penyelesaian dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Dengan adanya permasalahan tersebut maka terdapat rekomendasi yang salah satunya yakni perlu adanya penambahan sumber daya manusia dan perlunya sistem aplikasi untuk monitoring proses permohonan sewa.
Item Type: | Experiment | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Barang Milik Negara, Sewa | ||||||
Subjects: | 550 - Rumpun Ilmu Ekonomi > 560 - Ilmu Ekonomi > 562 - Akuntansi 550 - Rumpun Ilmu Ekonomi > 570 - Ilmu Manajemen > 571 - Manajemen 550 - Rumpun Ilmu Ekonomi > 570 - Ilmu Manajemen > 573 - Administrasi Keuangan (Perkantoran, Pajak, Hotel, Logistik, Dll) |
||||||
Divisions: | Jurusan Manajemen Agribisnis > Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik > PKL | ||||||
Depositing User: | Amanda Ayu Triariani | ||||||
Date Deposited: | 29 Jul 2024 03:49 | ||||||
Last Modified: | 29 Jul 2024 03:49 | ||||||
URI: | https://sipora.polije.ac.id/id/eprint/35146 |
Actions (login required)
View Item |