Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Mesin Peralatan Khusus TIK Dan Non TIK Melalui Aplikasi SIMAN V2 pada Politeknik Negeri Jember

Siburian, Hernand Leorensius (2025) Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Mesin Peralatan Khusus TIK Dan Non TIK Melalui Aplikasi SIMAN V2 pada Politeknik Negeri Jember. [Experiment] (Unpublished)

	Text (Ringkasan) Ringkasan PKL.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (400kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB 1. PENDAHULUAN.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (543kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (501kB)
	Text (Laporan Lengkap) Laporan magang.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Laporan magang ini membahas prosedur Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) berupa mesin peralatan khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan non-TIK melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN V2) pada Politeknik Negeri Jember. Kegiatan magang dilaksanakan di Subbagian Umum dan BMN Politeknik Negeri Jember selama empat bulan sebagai bagian dari implementasi pembelajaran vokasi dan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi.Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mendeskripsikan proses penetapan status penggunaan BMN melalui aplikasi SIMAN V2 serta mengidentifikasi dokumen dan tahapan yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah observasi langsung dan keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan BMN di lingkungan Politeknik Negeri Jember.Hasil kegiatan menunjukkan bahwa SIMAN V2 mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BMN karena berbasis web dan terintegrasi dengan proses administrasi aset. Proses PSP dilakukan melalui tahapan penyusunan dokumen persyaratan, pengajuan permohonan, verifikasi oleh pihak terkait, hingga penerbitan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaklengkapan dokumen pendukung dan keterbatasan akses pada beberapa modul aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketelitian dalam penyusunan dokumen serta pengembangan sistem secara berkelanjutan guna mendukung tata kelola BMN yang lebih akuntabel, efektif, dan efisien.

Actions (login required)

View Item