Proses Penilaian Kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Melalui Kegiatan Quality Assurance di Lingkungan Direktorat Penilaian DJKN

Simanjorang, Andreas Rivaldo (2026) Proses Penilaian Kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Melalui Kegiatan Quality Assurance di Lingkungan Direktorat Penilaian DJKN. [Experiment] (Unpublished)

	Text (Ringkasan) Ringkasan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (706kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) bab 1.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (2MB)
	Text (Daftar Pustaka) daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (285kB)
	Text (Laporan Lengkap) lengkap (2).pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kegiatan magang dilaksanakan di Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yang merupakan salah satu unit eselon II di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan standardisasi teknis di bidang penilaian aset negara. Pelaksanaan magang berlangsung selama empat bulan, yaitu dari 1 September hingga 31 Desember 2025. Fokus utama laporan magang ini adalah menganalisis prosedur pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Barang Rampasan Negara melalui perspektif dan dukungan fungsi penilaian aset pada lingkungan Direktorat Penilaian, khususnya yang berkaitan dengan proses administrasi, verifikasi, dan analisis nilai aset. Selama masa magang, penulis terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan administratif dan teknis yang mendukung proses penilaian dan pengelolaan aset negara. Keterlibatan tersebut meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan aset yang diajukan oleh kementerian dan lembaga negara, penelaahan kesesuaian data administratif dengan kondisi fisik dan karakteristik aset, serta asistensi dalam proses pengumpulan dan pengolahan data penilaian. Prosedur pengelolaan Barang Rampasan Negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 terhadap aset yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), yang dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan penilaian untuk menentukan nilai wajar dan potensi pemanfaatan aset. Secara ringkas, proses pengelolaan dimulai dari pengajuan usulan oleh kementerian atau lembaga pemohon kepada DJKN, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan verifikasi kelengkapan berkas, analisis administratif, serta dukungan penilaian atas aset yang bersangkutan. Hasil akhir dari rangkaian prosedur tersebut adalah diterbitkannya keputusan Menteri Keuangan dalam bentuk Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah, pemanfaatan, pemusnahan, atau penghapusan barang. Penetapan keputusan tersebut didasarkan pada hasil analisis nilai aset, kondisi fisik, serta tingkat kemanfaatan aset bagi negara, yang seluruhnya memerlukan peran Direktorat Penilaian sebagai penyedia dasar penilaian yang objektif dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, laporan magang ini mengidentifikasi sejumlah tantangan administratif dan teknis yang dianalisis menggunakan Diagram Ishikawa (fishbone). Permasalahan yang ditemukan antara lain tingginya beban kerja pada unit kerja terkait serta ketergantungan pada penggunaan dokumen fisik yang masih dominan. Kondisi ini berpotensi memperlambat proses penilaian dan pengambilan keputusan, meningkatkan risiko aset negara menjadi tidak termanfaatkan (idle), serta menambah beban biaya pemeliharaan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya penyusunan panduan teknis penilaian yang lebih praktis, peningkatan pemanfaatan sistem digital, serta penguatan koordinasi dan komunikasi antarinstansi guna meminimalkan kesalahan dokumen dan meningkatkan efisiensi proses. Secara keseluruhan, kegiatan magang ini memberikan manfaat yang signifikan bagi penulis, terutama dalam meningkatkan keterampilan teknis di bidang penilaian aset dan manajemen aset sektor publik, serta memperdalam pemahaman mengenai mekanisme birokrasi dan implementasi regulasi keuangan negara. Pengalaman kerja langsung di lingkungan Direktorat Penilaian DJKN memberikan gambaran nyata mengenai penerapan proses penilaian sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan BMN. Dengan demikian, kegiatan magang ini menjadi bekal profesional yang penting bagi penulis untuk berkontribusi di bidang Akuntansi Sektor Publik, khususnya dalam mendukung optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan negara secara akuntabel dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item