Prosedur Penerbitan Laporan Pertangguang Jawabanan Dari Bendaharan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun

Darajah, Rofiud (2026) Prosedur Penerbitan Laporan Pertangguang Jawabanan Dari Bendaharan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun. [Experiment] (Unpublished)

	Text (Bab 1 Pendahuluan) Text (Bab 1 Pendahuluan).pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (269kB)
	Text (Daftar Pustaka) Text (Daftar Pustaka).pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (174kB)
	Text (Laporan Lengkap) Text (Laporan Lengkap).pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (Ringkasan) Text (Ringkasan).pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (127kB)

Abstract

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi vokasional yang menitik beratkan pada pengembangan keterampilan mahasiswa melalui pembelajaran praktik. Salah satu implementasi pendidikan vokasional tersebut adalah Program Magang yang wajib diikuti mahasiswa sebagai syarat kelulusan dengan bobot 20 SKS selama satu semester atau sekitar empat bulan. Program magang ini bertujuan untuk mengintegrasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik kerja nyata di instansi pemerintahan maupun dunia kerja profesional. Salah satu instansi yang menjadi lokasi pelaksanaan magang adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjalankan fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah. KPPN Madiun memiliki lima unit kerja, yaitu Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank, Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal, serta Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Seksi Verifikasi dan Akuntansi memiliki peran strategis dalam melakukan verifikasi dokumen pembayaran, rekonsiliasi laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan Kuasa BUN daerah, serta pembinaan dan verifikasi pertanggungjawaban bendahara satuan kerja. Salah satu tugas utama seksi ini adalah melakukan verifikasi dan Penerbitan Daftar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan bendahara Badan Layanan Umum. LPJ bendahara wajib disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan uang negara. Sejak tahun 2023, proses penyampaian dan verifikasi LPJ dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Proses verifikasi diawali dengan pengunggahan LPJ oleh bendahara satuan kerja melalui aplikasi SAKTI. Selanjutnya, petugas Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Madiun melakukan pengecekan kesesuaian data, meliputi saldo awal, saldo rekening bank, jumlah uang di brankas, kebenaran perhitungan, kesesuaian penyetoran ke kas negara, kepatuhan penyetoran pajak dan PNBP, serta legalitas izin rekening bendahara. LPJ yang telah sesuai akan divalidasi, sedangkan LPJ yang tidak sesuai akan ditolak untuk diperbaiki oleh satuan kerja. LPJ yang telah divalidasi kemudian direkap dan dianalisis oleh petugas Seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Setelah ditandatangani, rekap dan analisis LPJ diteruskan kepada Kepala KPPN Madiun untuk mendapat pengesahan dan kemudian dikirimkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. LPJ yang telah divalidasi secara sistem akan dapat dilihat oleh bendahara satuan kerja melalui aplikasi SAKTI sebagai bukti bahwa laporan telah diterima dan disahkan.

Actions (login required)

View Item