Prosedur Penilaian Sewa Pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat

Amelia, Rizky (2026) Prosedur Penilaian Sewa Pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat. [Experiment] (Unpublished)

	Text (Ringkasan) Ringkasan_Laporan Magang.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (101kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) Bab 1_Laporan Magang.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (206kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka_Laporan Magang.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (101kB)
	Text (Laporan Lengkap) Laporan Lengkap_Rizky Amelia_D42221106.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Barat merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, yang memiliki mandat untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan kekayaan negara di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, Kanwil DJKN Jawa Barat membawahi enam KPKNL, yaitu KPKNL Bogor, Bekasi, Purwakarta, Bandung, Tasikmalaya, dan Cirebon, dengan pelayanan yang meliputi urusan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan kekayaan negara, penilaian, lelang, hukum dan hubungan masyarakat, serta transformasi dan sistem informasi. Bidang Penilaian berperan penting dalam mendukung kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Bidang ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian, pembinaan teknis, pengawasan kualitas penilai pemerintah, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan penilaian, hingga penyusunan basis data penilaian. Pelaksanaan fungsi tersebut memastikan proses penilaian BMN berjalan sesuai standar profesional dan ketentuan hukum, sehingga hasil penilaian dapat dijadikan dasar yang akurat dan akuntabel dalam pengambilan keputusan pemanfaatan aset negara. Salah satu bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki kontribusi langsung terhadap optimalisasi aset negara adalah sewa. Mekanisme ini diterapkan untuk memberdayakan BMN yang belum digunakan secara efektif, seperti tanah, bangunan, atau rumah negara idle, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mencegah penggunaan ilegal oleh pihak lain. Sebelum BMN disewakan, wajib dilaksanakan penilaian oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah untuk menentukan nilai wajar sewa sebagai acuan dalam pelaksanaan transaksi. Oleh sebab itu, kegiatan penilaian sewa menjadi aspek yang sangat krusial dalam upaya optimalisasi BMN dan peningkatan penerimaan negara.

Actions (login required)

View Item