Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Jenis Penghasilan Induk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banyuwangi

Maulidya, Afwa (2025) Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Jenis Penghasilan Induk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banyuwangi. [Experiment] (Unpublished)

	Text (Ringkasan) Revisi_Ringkasan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (358kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) Bab 1 Pendahuluan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (480kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (355kB)
	Text (Laporan Lengkap) Laporan Lengkap_Rev.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Laporan magang ini membahas prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) jenis Penghasilan Induk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banyuwangi. Kegiatan magang dilaksanakan selama 700 jam, mulai 2 September 2024 hingga 31 Desember 2024, sebagai bagian dari persyaratan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr., Ak). KPPN Banyuwangi merupakan instansi yang bertugas mengelola perbendaharaan negara dan memberikan layanan keuangan kepada satuan kerja pemerintah. Prosedur penerbitan SPM diawali dengan persiapan dan pengumpulan data, diikuti dengan pembuatan Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) melalui aplikasi Digit. DPP yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikirimkan ke operator untuk rekonsiliasi di KPPN. Selanjutnya, operator mencetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) menggunakan aplikasi Sakti, yang kemudian divalidasi oleh PPK dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). Setelah melalui tahap validasi akhir, SPM dikirim ke KPPN untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana. Dengan adanya prosedur yang terstruktur, penerbitan SPM dapat berjalan efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Laporan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan keuangan negara di lingkungan KPPN serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melaksanakan magang di bidang perbendaharaan. Kata Kunci: Surat Perintah Membayar (SPM), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), prosedur penerbitan.

Actions (login required)

View Item