Prosedur Penerbitan Surat Tagihan Atas Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Musliha, Dewi (2025) Prosedur Penerbitan Surat Tagihan Atas Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. [Experiment] (Unpublished)

	Text (Ringkasan) Ringkasan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (183kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) Bab 1 Pendahuluan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (411kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (181kB)
	Text (Laporan Lengkap) Laporan Lengkap.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Politeknik Negeri Jember yang dikenal dengan sebutan Polije merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasional yang mewajibkan mahasiswa/i untuk menjalani kegiatan magang.Kegiatan magang dilaksanakan pada semester VII dengan bobot 20 SKS atau setara 720 jam di Badan Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banyuwangi dipilih menjadi tempat dilaksanakannya magang karena BAPENDA merupakan instansi pemerintah dibidang keuangan yang bertugas melaksanakan kebijakan daerah terkait dengan pengelolaan pajak daerah. Salah satu pajak yang dikelola oleh BAPENDA yaitu pajak reklame. Pajak reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan maka bidang penagihan dan pemeriksaan akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Teguran yang dilanjut dengan pendistribusian surat oleh masing-masing korwil (Koordinator Wilayah). SKPDKB dan Surat Teguran ini berisi informasi tentang perihal surat, data dan tanggungan piutang wajib pajak, beserta informasi terkait cara pembayaran pajak reklame. Pemberian surat ini sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh pemerintah daerah. Maksimal pemberian SKPDKB dan Surat Teguran ini sebanyak 3 kali.

Item Type:

Experiment

Contributors: