Mekanisme Monitoring Capaian Sertifikasi Barang Milik Negara berupa Tanah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Hayati, Diah Nur (2024) Mekanisme Monitoring Capaian Sertifikasi Barang Milik Negara berupa Tanah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. [Experiment] (Unpublished)

	Text (Ringkasan) RINGKASAN.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (11kB)
	Text (BAB 1 Pendahuluan) BAB 1 PENDAHULUAN.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (63kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (7kB) | Request a copy
	Text (Laporan Lengkap) LAPORAN LENGKAP+LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Download (2MB)

Abstract

Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara berisikan Subdirektorat yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan mengenai Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Lain-lain, dan Piutang Negara seperti yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Juncto Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01.2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Direktorat PKKN selaku pengelola barang juga melakukan pengamanan BMN berupa sertifikasi tanah. Pensertifikatan BMN berupa tanah merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pengamanan dan pengelolaan BMN. Proses pensertifikatan ini tidak hanya berkaitan dengan validasi status kepemilikan negara terhadap tanah tersebut, tetapi juga memastikan perlindungan hukum yang kuat serta mempermudah dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, monitoring capaian pensertifikatan BMN berupa tanah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item