Prosedur Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) Eks Tegahan Bea Dan Cukai Pada Ditektorat Pengelolaan Kekayaan Negara

Asalisa, Shonya Putri (2025) Prosedur Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) Eks Tegahan Bea Dan Cukai Pada Ditektorat Pengelolaan Kekayaan Negara. [Experiment] (Unpublished)

	Text (Ringkasan) edit dari revisi pak endroooo terakhirrr-6-8.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (11kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) siap bandel 2-14-24.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (116kB)
	Text (Daftar Pustaka) siap bandel 2-82-83.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (6kB)
	Text (Laporan Lengkap) Laporan Magang Lengkap Perpus_compressed.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang. Usulan pemusnahan yang disetujui dapat dari hal yang memiliki kriteria busuk, kadaluarsa, dilarang diekspor atau impor, tidak mempunyai nilai ekonomis atau berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan. Saat menjelang akhir tahun 2024, beberapa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) banyak mengajukan permohonan persetujuan pemusnahan BMN di akhir tahun 2024, dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan regulasi, target kinerja, serta dinamika pengelolaan BMN. Beberapa fenomena yang terjadi banyak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang memiliki target tahunan yang harus dipenuhi, termasuk dalam pengelolaan BMN para Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) perlu menyelesaikan pengelolaan BMN yang telah terindentifikasi di awal tahun agar bisa menutup laporan keuangan atau anggaran yang terkait dengan pemeliharaan dan penghapusan aset, juga penundaan proses inventarisasi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) seringkali menginventarisasi BMN pada akhir tahun, terutama jika inventarisasi tersebut melibatkan BMN yang sudah tidak lagi digunakan atau dalam kondisi rusak. Oleh karena itu, permohonan pemusnahan baru diajukan setelah hasil inventarisasi menunjukkan aset-aset yang harus dimusnahkan. Penutupan tahun anggaran dari banyaknya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang memanfaatkan akhir tahun untuk menyelesaikan urusan administratif, termasuk pemusnahan BMN agar tercatat dalam tahun anggaran yang sedang berjalan. Konsekuensinya, keterlambatan proses, artinya proses yang terhambat atau antri yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pemusnahan BMN, yang bisa berpengaruh dalam pencapaian target dan tujuan pengelolaan BMN secara keseluruhan. Ketidakpastian bagi pemohon artinya pada instansi terkait merasa kebingungannya meningkat karena tidak mendapatkan update yang jelas tentang status permohonan mereka. Inefisien dalam pengelolaan proses artinya tana pemahaman yang jelas tentang tahapan yang sedang berlangsung, proses administrative menjadi kurang efisien dan memperlambat penyelesaian pekerjaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlambatan proses, ketidakpastian bagi pemohon, dan inefisien dalam pengelolaan proses pemusnahan BMN eks Tegahan Bea dan Cukai dengan melibatkan penggunaan flowchart atau diagram aluar proses sebagai salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk memperjelas tahapan-tahapan pemusnahan BMN dengan menggunakan flowchart atau diagram alur proses. Dengan menerapkan strategi penggunaan flowchart atau diagram aluar proses Pemusnahan BMN eks Tegahan Bea dan Cukai, Dit PKN dapat memperbaiki efisiensi operasionalnya. Penggunaan flowchart yang menggambarkan secara visual tahapan yang harus dilalui, dengan alat ini setiap Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) memiliki gambaran yang jelas mengenai posisi mereka dalam proses dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, koordinasi yang lebih baik antar Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang terlibat dalam proses pemusnahan BMN sangat diperlukan untuk mengurangi kesalahan informasi dan meningkatkan efisiensi penyelesaian permohonan.

Actions (login required)

View Item