Proses Pengelolaan Hibah Barang Dan Jasa Pada Badan Kebijakan Fiskal

Wati, Sindi Kurnia (2024) Proses Pengelolaan Hibah Barang Dan Jasa Pada Badan Kebijakan Fiskal. [Experiment] (Unpublished)

	Text (Ringkasan) Ringkasan Lap. Magang.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (183kB)
	Text (Bab 1. Pendahuluan) BAB 1 Lap. Magang.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (314kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka Lap. Magang.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (282kB)
	Text (Laporan Lengkap) Laporan Lengkap.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Badan Kebijakan Fiskal merupakan unit setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama internasional. Sebagai perumus kebijakan, BKF juga menerima hibah, hibah yang diterima berupa hibah barang yaitu laptop yang berguna untuk membantu kegiatan operasional dan hibah jasa yaitu TA (Technical Assistant) yang memiliki ahi dibidangnya. Tujuan penerimaan hibah ini penting untuk mendukung program pembangunan nasional dan mendukung penanggulangan bencana alam. Tujuan pengelolaan hibah yaitu untuk mewujudkan transparansi da akuntabilitas pengelolaan hibah sebagai wujud tata kelola keuangan yang baik (Good Governance). Pengelolaan hibah pada BKF berjalan baik pada tahun 2015 dengan berlandasan pada PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah namun telah direvisi menjadi PMK No.99 tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Mekanisme pertanggungjawaban untuk pengajuan dana hibah pada BKF dimulai dari proses registrasi, penerbitan berita acara serah terima, sampai pada pengesahan dengan beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Standar Operating Prosedur (SOP) pada BKF sudah sangat sesuai, namun kendala yang muncul berasal dari SDM yang kurang memahami proses dari pengelolaan hibah tersebut serta kurangnya kesadaran dan tidak proaktif pada kewajiban yang harus dilakukan.

Actions (login required)

View Item