Prosedur Pencairan Biaya Perjalanan Dinas Menggunakan Mekanisme Langsung (LS) Bendahara di Badan Kebijakan Fiskal

Syafah, Nafisa Banafsyah (2024) Prosedur Pencairan Biaya Perjalanan Dinas Menggunakan Mekanisme Langsung (LS) Bendahara di Badan Kebijakan Fiskal. [Experiment] (Unpublished)

	Text (Ringkasan) Ringkasan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (29kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) Bab 1 Pendahuluan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (215kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (24kB)
	Text (Laporan Lengkap) Laporan Lengkap.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan unit setingkat eselon I dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama Internasional. BKF dipilih sebagai lokasi magang karena salah satu kegiatan di tempat tersebut sesuai antara pendekatan materi dengan keterampilan praktikum yang diperoleh saat perkuliahan. Kegiatan magang dilaksanakan pada Sekretariat Badan Bagian Perencanan dan Keuangan. Pada bagian Perencanaan dan Keuangan terdapat 3 Subbagian, yaitu Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Subbagian Perbendaharaan, Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. Penulis mengambil konsentrasi judul pada Subbagian perbendaharaan, karena Subbagian ini memiliki tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan anggaran, urusan perbendaharaan, dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Subbagian tersebut menjadi tempat yang dianggap sesuai antara mengimplementasikan ilmu atau keterampilan praktik yang diperoleh sebelumnya yaitu penerbitan SPM. Salah satu tujuan diterbitkannya SPM adalah untuk melakukan proses pencairan biaya perjalanan dinas. Perjalanan Dinas menurut PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap serta PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Perjalanan dinas yang dimaksud meliputi perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah. Pada perjalanan dinas jabatan, proses mekanisme pembayaran perjalanan dinas terdiri dari 2 mekanisme yakni mekanisme Uang Persediaan (UP) dan mekanisme Langsung (LS). Disini penulis memilih perjalanan dinas jabatan dengan menggunakan mekanisme langsung karena selain perjalanan dinas yang banyak dilakukan yakni perjalanan dinas jabatan, mekanisme untuk pencairan anggaran nya banyak menggunakan mekanisme langsung, dan lebih tepatnya menggunakan mekanisme langsung (LS) bendahara. Dalam proses pencairan anggaran perjalanan dinas ini, akan melalui berbagai tahapan atau prosedur, dimulai dari ditebitkannya surat tugas, pelaksanaan perjalanan dinas, hingga pencairan biaya perjalanan dinas. Tahapan atau prosedur tentang pencairan biaya perjalanan dinas ini sudah sesuai, namun masih terdapat kendala seperti penyampaian dokumen pertanggungjawaban kurang lengkap dan benar sehingga menghambat proses pencairan biaya perjalanan dinas, terjadi masalah dalam aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) seperti terjadi masalah dalam pengesahan DS (Digital Siganature) sehingga tidak bisa dilakukan validasi dan pengajuan dokumen perjalanan dinas pada aplikasi tersebut.

Actions (login required)

View Item