Proses Validasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pada KPPN Semarang I

Ivanasari, Mi'rotin (2024) Proses Validasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pada KPPN Semarang I. [Experiment] (Unpublished)

	Text (Ringkasan) RINGKASAN LAPORAN MAGANG.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (297kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB 1 PENDAHULUAN LAPORAN MAGANG.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (327kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA LAPORAN MAGANG.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (294kB)
	Text (Laporan Lengkap) LAPORAN PKL LENGKAP.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

KPPN Semarang I selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari beberapa seksi, salah satunya yaitu seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera) sesuai dengan PMK Nomor 262/PMK.01/2016 yaitu mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen pembayaran dan rekonsiliasi data laporan keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 menyatakan bahwa bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran Satuan Kerja (Satker) wajib menyampaikan Laporan Pertangguangjawaban (LPJ) kepada KPPN selaku Kuasa BUN. Proses validasi LPJ bendahara yang semula menggunakan aplikasi SPRINT beralih ke aplikasi SAKTI dengan tujuan menyederhanakan proses penyusunan dan penyampaian LPJ, menyederhanakan alur validasi LPJ bendahara oleh KPPN. Proses validasi LPJ dimulai dari bendahara pengeluaran satker membuat LPJ dan di sampaikan kepada KPPN melalui SAKTI. Pelaksana seksi dan kasi vera yang ada di KPPN melakukan pengecekan terhadap LPJ bendahara pengeluaran. LPJ bendahara pengeluaran yang telah sesuai dan lengkap akan dilakukan proses validasi oleh pelaksana dan kasi vera. Validasi yang dilakukan yaitu melalui aplikasi SAKTI, yang nantinya setelah proses validasi telah selesai satker akan mengirimkan hardcopy LPJ yang telah tervalidasi tersebut ke KPPN untuk di tandatangani oleh kasi KPPN dalam hal ini adalah kasi seksi vera. Apabila LPJ terdapat kesalahan maka pelaksana akan melakukan penolakan validasi LPJ dan harus diperbaiki oleh bendahara pengeluaran. Kendala yang sering dihadapi pada proses validasi LPJ adalah dokumen yang tidak lengkap, uang tunai yang belum dibulatkan, serta adanya kesalahan pada nota penerimaan negara. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, KPPN Semarang I diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada satker untuk dapat meminimalisir kesalahan pada saat proses validasi LPJ.

Actions (login required)

View Item