Prosedur Pembatalan SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P-2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Putri, Alya Ghaitsa (2022) Prosedur Pembatalan SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P-2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. [Experiment] (Unpublished)

	Text (Ringkasan) D42192456 ALYA GHAITSA PUTRI - RINGKASAN.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (8kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) D42192456 ALYA GHAITSA PUTRI - BAB 1.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (139kB)
	Text (Laporan Lengkap) D42192456 ALYA GHAITSA PUTRI - FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) D42192456 ALYA GHAITSA PUTRI - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (4kB)

Abstract

Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jember merupakan salah satu institusi atau lembaga pendidikan berbasis vokasional mempunyai tugas serta tanggungjawab dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas sebagai generasi penerus bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan secara luas, praktis, teoritis, dan aplikatif serta mampu bersaing pada dunia kerja. Program kegiatan magang dilaksanakan pada semeseter VII selama 1 semester dengan 20 Satuan Kredit Semester bagi mahasiswa Diploma Empat. Kegiatan magang ini ditempuh dengan waktu selama kurang lebih 4 bulan yang setara dengan 700 jam. Tujuan khusus laporan ini adalah dapat mempelajari secara langsung Prosedur Pembatalan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pembatalan Ketetapan Pajak adalah suatu masalah yang sering terjadi dikarenakan: 1) SPPT ganda, hal ini terjadi ketika WP balik nama / pembuatan akta baru baru tanpa pelaporan ke fiskus kelurahan / desa. Jadi 1 Objek Pajak dengan 2 nama wp yang berbeda, 2) Masalah yang sering terjadi juga tanah yang telah di wakafkan, yang seharusnya tidak diterbitkan lagi SPPTnya dikarenakan Bukan Objek Pajak lagi, 3) Tanah warisan yang sudah dibagikan tanpa pelaporan, dengan begitu akan muncul SPPT induk dan SPPT anak, 4) objek pajak tidak ada, 5) bukan merupakan objek PBB-P2 karena terbebaskan dari Ketetapan PBB-P2 yang seharusnya tidak diterbitkan, 6) penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum jelas diketahui wajb pajaknya, dan 7) nilai Perolehan Objek Pajak yang salah. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu adanya kegiatan Pengajuan Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dimana kegitannya dimulai dari melakukan cek peta (pemetaan bidang), kemudian mengisi formulir permohonan pengajuan pembatalan. Selanjutnya melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kart kEluarga (KK), Fotocopy SPPT asli tahun yang diajukan, dan Fotocopy SPPT Ganda terhadap SPPT yang diajukan. Setelah melakukan pengajuan maka berkas akan dikirim ke bidang dua untuk dilakukan pengecekan ulang dan ditetapkan selanjutnya setelah penetapan maka akan dicetakan Surat Keterangan Pembatalan SPPT PBB P-2 (SK Pembatalan SPPT PBB P-2), selanjutnya SK Pembatalan SPPT PBB P-2 tersebut dikirim ke petugas Operational Console (OC). Untuk dilakukan perekaman data sesuai dengan SK Pembatalan yang telah diterbitkan oleh Bidang Pengelolaan. Setelah semua selesai maka akan dikirim lagi ke bagian pelayanan untuk diserahkan kepada wajib pajak. Setelah 10 hari kerja wajib pajak mengambil SK Pembatalan SPPT PBB P-2 dengan menyerahkan tanda terima berkas kepada petugas.

Actions (login required)

View Item