Prosedur Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember

Suhariyani, Alfi (2023) Prosedur Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. [Experiment] (Unpublished)

	Text (Ringkasan) Ringkasan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (3MB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) Bab 1 Pendahuluan.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (3MB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (3MB)
	Text (Laporan Lengkap) Laporan Lengkap PKL.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Laporan magang ini dibuat untuk memberikan gambaran terkait dengan hasil kegiatan yang dilakukan selama magang berlangsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Terapan (S.tr). Tujuan khusus dari laporan ini yaitu untuk memahami dan menjelaskan terkait dengan prosedur penghapusan Aset/Barang Milik Daerah pada BPKAD Jember. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati. Kegiatan umum BPKAD Jember berkaitan dengan pengelolaan keuangan (bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi) dan pengelolaan aset (bidang aset). Kegiatan yang dilakukan selama magang yakni terkait dengan Bidang Aset terutama pada subbagian Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan BMD. Prosedur penghapusan dimulai dari adanya surat permohonan penghapusan beserta lampiran dari OPD yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan memeriksa barang milik daerah ke lapangan serta mengadakan penelitian data administrasi dan data fisik yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian dan SK Bupati. Kemudian pelaksana melakukan penghapusan barang milik daerah yang diusulkan OPD sesuai naskah keputusan bupati dari daftar Kartu Inventaris Barang (KIB).

Actions (login required)

View Item